Review Jurnal

Judul: Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia

Identitas penulis: Iza Fadri adalah Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional

Identitas jurnal: Jurnal Hukum No.03 VOL. 17 JULI 2010 : 430 – 455, membahas tentang kebijakan tindak pidana ekonomi di Indonesia serta menaggulangin masalah perekonomian yang masih dititik bertakan pada upaya kriminalitas.

Abstract

This research focuses on the eradication of economic crimes policy in Indonesia. This is a normative juridical research using statute approach and conceptual approach. Legal materials collected by literary study which is analyzed qualitatively. This research found that eradication of economic crime policy as public policy to solve economic crime is still focused on the effort of criminalization through legislation dan legal enforcement using criminal justice system, in which non-criminal justice sistem actors still do not perform well in eradication of economic crime through preventive action.

Key words : Criminal Policy, economics crime, and law enforcement

Abstrak

Penelitian ini difokuskan kepada persoalan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian masih dititik bertakan pada upaya kriminalisasi melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum melalui SPP, dan aktor-aktor non SPP belum diberdayakan secara maksimal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi melalui upaya pencegahan.

Kata kunci : Kebijakan kriminal, tindak pidana ekonomi dan penegakan hukum

Pendahuluan

       A.    Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kegiatan memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup merupakan bagian penting dari upaya manusia mewujudkan kehidupan yang berkesejahteraan. Kenyataannya, upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang ada. Sejarah mencatat bahwa ribuan tahun lalu, 3 (tiga) kelompok masyarakat yang teridentifikasi sebagai Westia, Tropica, dan Egalia telah berusaha melakukan pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan masing-masing. Perbedaan kondisi geografis mengakibatkan ketiga kelompok masyarakat tersebut memiliki kelebihan dalam bidang tertentu dan kekurangan pada bidang lainnya. Pada komunitas Westia misalnya, dengan kondisi iklim yang ekstrim berakibat sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas baik dalam jumlah maupun jenisnya, namun keterbatasan tersebut justru mendorong masyarakatnya untuk lebih mandiri dan berusaha keras mencukupi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi pada komunitas Tropica yang memiliki sumber daya alam berlimpah namun kurang mampu mengelolanya sehingga sebagian masyarakatnya terpuruk dalam kemiskinan.

Pada era globalisasi saat ini, pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan manusia telah terbingkai dalam bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi seluruh kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang secara umum dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan utama yaitu, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, ditambah lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memicu timbulnya penyimpangan-penyimpangan dalam aktivitas perekonomian yang secara faktual menghadirkan berbagai bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Salah satu dampak globalisasi ekonomi yang rentan menimbulkan permasalahan hukum, misalnya adalah penyelenggaraan jasa transfer dana yang bersifat lintas negara (cross border), melibatkan berbagai mata uang dalam jumlah nominal dan volume yang besar serta bersifat kompleks. Umumnya permintaan transfer dana dilator belakangi dengan adanya suatu kegiatan antara pengirim dan penerima (underlying transaction), seperti jual beli, pembayaran angsuran, tagihan dan sebagainya, namun tidak jarang kegiatan transaksi tersebut dijadikan sebagai sarana menyembunyikan dana hasil kejahatan kedalam kegiatan normal dari bisnis.

Menghadapi era keterbukaan dalam bidang perekonomian yang dipengaruhi oleh kebebasan pasar yang telah memicu timbulnya berbagai bentuk kejahatan di bidang perekonomian, kiranya perlu dipikirkan perlindungan atas perekonomian di Indonesia. Ketika terjadi gejolak dalam perekonomian, sering orang berpendapat hal demikian adalah semata-mata kesalahan Pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang perekonomian. 5 Bahkan, para nasabah bank yang menjadi korban dilakukannya likuidasi beberapa bank, menganggap Pemerintah yang menjadi penyebabnya. Inipun dipergunakan oleh pimpinan bank bersangkutan untuk mencari kambing hitamnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, selain diperlukan adanya kajian dari perspektif ekonomi tentang keadaan perekonomian berikut gejolaknya, tidak dapat dipungkiri bahwa bidang hukum harus ikut pula melakukan analisis yuridis terhadap perekonomian di Indonesia. Berkembangnya tindak pidana perekonomian, menuntut keberadaan kebijakan kriminal dari pemerintah untuk menciptakan kondisi atau situasi perekonomian yang akomodatif. Penegakan hukum pidana ekonomi pada hakekatnya merupakan pencampuran dua nilai, yaitu tujuan hukum pidana dan tujuan penciptaan kondisi perekonomian yang kondusif, untuk itu hukum pidana harus dapat menyeimbangkan dan menyerasikan kedua nilai tersebut serta sekaligus bertindak sebagai ultimum remedium.

B. Rumusan Masalah

1)      Bagaimanakah perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia?

2)      Bagaimanakah kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia?

3)      Aspek-aspek socio-legal apa saja yang perlu dipertimbangkan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam rangka pembaruan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia?

      C.    Batasan Masalah

1)      Untuk mengetahui perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia

2)      Untuk mengetahui kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia

3)      Untuk mengetahui aspek-aspek socio-legal yang perlu dipertimbangkan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam rangka pembaruan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia.

Metode Penelitian

       A.    Objek Penelitian

Penelitian yang memfokuskan kepada persoalan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia. Tindak pidana ekonomi secara konseptual mengalami perubahan dan perkembangan pemaknaan dari waktu ke waktu. Pada awal kemunculannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955. Dalam perkembangannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan masyarakat, baik dalam masyarakat yang sudah modern maupun yang sedang mengalami perkembangan ke arah modernisasi, karenanya kejahatan ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial.

    

     B.     Populasi

Tipologi dan Pendekatan Penelitian. Sebagai satu penelitian hukum, digunakan salah satu metode penelitian yang disebut dengan using available data hukum. Artinya, proses penelitian akan menelusuri data yang sudah tersedia dalam bentuk bahan hukum yang sudah pernah ditulis. Tipe penelitian hukum seperti ini sering disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian yang akan dilakukan adalah analisis terhadap kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).  

     

     C.    Sumber Data

Bahan Hukum. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti dapat menelusuri (explanatoris) konsep-konsep, aliran-aliran atau doktrin-doktrin hukum yang pernah ada dalam sejarah hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian dengan menggunakan available data, data yang akan dikaji tidak akan terbatas pada ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit dalam hukum tertulis saja tetapi juga konsep-konsep, aliran-aliran atau doktrin-doktrin hukum yang pernah ada dalam sejarah hukum. Data-data itu secara kategoris disebut sebagai data sekunder yang dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

     

     D.    Alat Penelitian

Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan. Dalam proses penelitian selanjutnya data (bahan hukum) akan dianalisis dan diinterpetasikan berdasarkan bentuk-bentuk interpretasi yang lazim dalam penelitian yang menggunakan available data. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui aspek yuridis dari permasalahan yang diteliti.

Pembahasan

      A.    Perkembangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin pesat. Perkembangan ini secara faktual tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi, karena kedua perkembangan ini saling mendukung satu sama lain. Jika dilihat dari aspek hukum, khususnya di bidang hukum pidana ekonomi, perkembangan teknologi dan perekonomian justru turut menentukan perkembangan kejahatan ekonomi itu sendiri.

Kejahatan, atau dalam bahasa Inggris disebut evil conduct, adalah perilaku jahat. Perilaku dalam Bahasa Inggris adalah conduct, perilaku tersebut dapat berupa melakukan suatu perbuatan yang di dalam Bahasa Inggris disebut act atau commission. Selain itu, perilaku dapat juga berupa tidak melakukan perbuatan apapun atau berdiam diri, yang di dalam bahasa Inggris disebut omission. Melakukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perilaku jahat apabila perilaku tersebut menurut norma yang berlaku di masyarakat dilarang untuk dilakukan. Sementara itu, perilaku yang berupa tidak melakukan perbuatan apapun atau berdiam diri merupakan perilaku jahat apabila menurut norma yang berlaku di masyarakat, perbuatan tersebut diwajibkan untuk dilakukan namun pada kenyataannya tidak dilakukan.

Kejahatan tidak selalu merupakan tindak pidana, kejahatan hanya merupakan tindak pidana ketika perilaku jahat (evil conduct) tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana (telah dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang pidana. Artinya, pelaku suatu kejahatan hanya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perilaku jahat tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang pidana. Meskipun suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Apabila perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan atau merugikan anggota masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh sanksi sosial dari mayarakat. Secara yuridis, hukum perdata juga telah memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, bila perilaku jahat (kejahatan) tersebut merugikan orang lain.

Tindak pidana ekonomi secara konseptual mengalami perubahan dan perkembangan pemaknaan dari waktu ke waktu. Pada awal kemunculannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955. Dalam perkembangannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan masyarakat, baik dalam masyarakat yang sudah modern maupun yang sedang mengalami perkembangan ke arah modernisasi, karenanya kejahatan ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Kejahatan yang bermotif ekonomi ini mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan di bidang perekonomian masyarakat dan keuangan negara yang sehat serta menimbulkan kerugian dalam skala besar.

Tindak pidana ekonomi apabila dilihat secara substantif pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap etika dan hukum. Bidang cakupan kedua disiplin tersebut sebenarnya saling jalin-menjalin dan tidak tumpang tindih. Hukum menemukan batas-batasnya dalam wujud potensi pemberdayaan pada tingkat praktis dan seberapa jauh fakta dapat diverifikasi. Karena itu, hukum hanya dapat diejawantahkan melalui proses hukum acara yang formal. Sementara etika (tertib moral) pada dasarnya merupakan infrastruktur hukum. Suatu negara yang mengkontraskan tertib hukum dengan etika sosial akan mengalami stagnasi karena hukum juga memerlukan landasan etika sosial. Oleh karena itu, banyak disaksikan ketentuan pidana merupakan prinsip-prinsip etis yang diangkat ke tataran sosial dengan dilandaskan pada norma-norma (moralitas).

     B.     Tindak Pidana Ekonomi Berawal dari Pelanggaran Etika Bisnis

Tindak pidana ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara professional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll), namun pelaksanaannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ekonomi membutuhkan keberadaan berbagai profesi, seperti pengusaha, buruh/karyawan, konsultan, distributor dan masih banyak lagi profesi terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan berbagai profesi dalam kegiatan ekonomi idealnya harus dilengkapi dengan suatu kode etik profesi yang dapat meluhurkan profesi tersebut.

Praktik bisnis di Indonesia dapat ditemukan komitmen pengusaha Indonesia dalam Anggaran Dasar KADIN yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN. Pada Anggaran Dasar tersebut, pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral dan lintassektoral, antarskala, daerah, nasional maupun internasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.

Selanjutnya menyadari kedudukannya sebagai wadah pengusaha Indonesia yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat dan masyarakat Indonesia, maka guna mewujudkan peran sertanya dalam mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib, KADIN menetapkan Etika Bisnis yang merupakan tuntunan moral dan pedoman perilaku bagi jajarannya dan anggota KADIN di dalam menghayati tugas dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut: 
1) Kegiatan usaha/bisnis memiliki harkat dan martabat terhormat yang senantiasa harus dipelihara dan dijaga. 
2) Senantiasa berikhtiar meningkatkan profesionalisme untuk meningkatan mutu dan kemampuan serta mengantisipasi perubahan lingkungan usaha. 
3) Berprinsip satu kata dengan perbuatan serta bersikap jujur dan dapat dipercaya. 
4) Membina hubungan usaha berlandaskan itikat baik, memenuhi ketentuan ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan. 
5) Memiliki kesadaran nasional yang tinggi dengan senantiasa melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat serta menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
6) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. 
7) Tidak melakukan praktik-praktik suap, yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap. 
8) Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan.

      C.    Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia.

Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahtreraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan public.

Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan, tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan publik. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan criminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya stakeholder dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta.

Selain sebagai sebuah proses kebijakan kolaboratif, governance juga merupakan sebuah upaya mendekatkan pengambil kebijakan dengan masyarakat berikut masalahnya. Sehingga salah satu agenda kelembagaan dalam governance adalah melakukan reorganisasi hingga ke level terbawah masyarakat negara. Seperti kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Prinsip desentralisasi sangat memungkinkan pengambilan kebijakan yang efektif karena pengambil kebijakan sangat dekat dengan level terbawah masyarakat berikut masalah-masalah yang mereka hadapi.

Dalam konteks kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian, praktek selama ini belum mengikutsertakan secara integral aktor-aktor non SPP. Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah kebijakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua adalah kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah tindak pidana terjadi. Ranah kebijakan kriminal kedua memang menjadi kewenangan penuh SPP. Hanya SPP yang dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana kepada pelaku kejahatan. Selain adanya aturan hukum formal yang mendasari kewenangan penuh tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam reaksi formal sangat berpotensi memunculkan anarki. Namun demikian, dalam kebijakan kriminal pencegahan tindak pidana ekonomi, lembaga-lembaga Negara dalam SPP tidak dapat lagi mendominasi. Aktor-aktor di masyarakat justru merupakan sumber daya yang menentukan efektivitas kebijakan. Aktor-aktor di masyarakatlah yang lebih mengetahui realitas tindak pidana ekonomi karena masalah tersebut merupakan bagian dari kehidupannya, meskipun kadang masyarakat kurang menyadari bahwa suatu perbuatan ekonomi tertentu sebenarnya merupakan tindak pidana ekonomi.

Oleh sebab itu, perlu dirumuskan suatu pendekatan untuk menentukan kategorisasi perbuatan-perbuatan apa di bidang perekonomian yang dapat diancam dengan pidana. Dengan perkataan lain kapankah hukum pidana dapat “masuk” dalam ketentuan di bidang perekonomian. Dalam hal ini, harus diketahui terlebih dahulu sifat dari hukum pidana. Perlu dipahami bahwa hukum pidana mempunyai sifat “derita”, oleh karena pidana merupakan suatu tindakan yang menyebabkan rasa derita bagi mereka yang dijatuhinya. Selain itu, harus ditentukan apakah hukum pidana masih dianggap sebagai “ultimum remedium”, ataukah harus digunakan sebagai “premum remedium”.

Daftar Pustaka

Bertens, K., Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Campbell Black, Henry, Black Law Dictionary: 6th editions, Minnesotta, St. Paul, 1990.

H. Folsom, Ralph, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, International Business

Transactions A Problem-Oriented Coursebook Fourth Edition, West Group

Publishing, St. Paul Minn, 1999.

Hamzah, Andi, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1991.

Jefferson, Micchale, Criminal Law. 8th Edition; Pearson Education. 2007

J.L.K., Valerine, Autonomic Legislation Sebagai Sumber Formal Dalam Penelitian Hukum,

makalah disampaikan pada pidao pengukuhan jabatan Guru Besar Madya

Tetap Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Loqman, Loebby, Kapita Selekta Tindak Pidana Di bidang Perekonomian, Datacom,

Jakarta, 2001.

M. Friedman, Lawrence, American Law an Introduction, W. W. Norton & Company

 New York, London, 2002.

Mahfud MD., Moh., Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Moch Anwar, H.A.K, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung,

1990.

Poernomo, Bambang, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum

Pidana, Bina Aksara, Jakarta 1984.

Purwanto, “Bentuk-bentuk Kejahatan Baru Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi”, Makalah pada seminar tentang White Collar Crime dan

Perkembangan IPTEK, BPHN, Jakarta, 1994.

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta

Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia, Cetakan Ketiga, Genta Publishing,

Yogyakarta, 2009.

Remmelink, Jan, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda

dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama,

Jakarata, 2003.

Remy Sjahdeini, Sutan, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan

Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.

______, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Said, Muhammad, Etika Masyarakat Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.

Seno Adji, Indriyanto, Polri Antisipasi Perkembangan Kejahatan Modul Kuliah

Perkembangan Kejahatan, PTIK, Jakarta, 2003.

Suharto, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial,

ALFABETA, Bandung, 2005.

Sunaryati Hartono, C.F.G., Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,

Alumni, Bandung, 1991.

Weber, Max, On Law in Economy and Society, A Clarion Book, New York, 1954.