Selasa, 16 Oktober 2018

REVIEW JURNAL

Nama : Nur Latifah Siregar
NPM  : 25215190
Kelas : 4EB05


INFLUENCE OF WORK MOTIVATION AND WORK ENVIRONMENT ON    COMPETITIVE ADVANTAGE: STUDY OF INDONESIA AND CHINA TOURISM WORKERS

Jurnal            : Journal of Applied Management (JAM)
Vol & No        : Volume 16 Number 1
Tahun             : March 2015
Penulis           : Adi Indrayanto, Sigit W.D. Nugroho, Titi Nurfitri, dan Duan Hongbo

Tujuan Penelitian
      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kreativitas dan inovasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Penelitian ini dilakukan di lokasi wisata di Indonesia dan Cina.

Latar Belakang
   Latar belakang penelitian ini mengkaji pengaruh manajemen sumber daya manusia terhadap kreativitas terhadap inovatif melalui motivasi kerja dan lingkungan kerja dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Indonesia memiliki begitu banyak potensi wisata berupa keindahan alam sebagai daya tarik wisata. Ada banyak daerah termasuk Jawa Tengah yang memiliki keindahan alam sebagai sektor pariwisata, misalnya, Lawang Sewu, Candi Borobudur, Gua Jatijajar, Bandungan, Tawangmangu, Baturraden, Dieng, dan lain-lain. Keindahan alam dapat menarik wisatawan karena wisatawan tertarik dengan kegiatan yang dilakukan di alam, orang sering bepergian pada akhir pekan ke daerah atmosfer pedesaan atau di luar kota, banyak wisatawan mencari hiburan di tengah-tengah tuan rumah, iklim yang nyaman, pemandangan yang luar biasa dan terbuka lebar, dan alam juga sering menjadi subjek study tour (Soekadijo, 1996).
   Cina juga memiliki strategi potensial untuk pengembangan pariwisata dan memiliki objek keragaman pariwisata seperti daerah Baoding. Area Baoding memiliki daya saing yang tinggi dan keunggulan komparatif dari daya tarik wisata seperti Ancient Lotus Flower Pond, Sekolah Militer Baoding, dan tujuan wisata terkenal di China seperti The Great Wall. Untuk mempertahankan minat pengunjung terhadap kawasan wisata, negara harus menciptakan nilai keunggulan kompetitif yang dapat berasal dari kreativitas dan inovasi.
      Salah satu strategi manajemen yang baik adalah pengembangan manajemen sumber daya manusia karena sumber daya manusia adalah sumber utama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Bisnis perubahan bisnis dengan meningkatnya globalisasi, perubahan demografi tenaga kerja, peningkatan fokus pada profitabilitas melalui pertumbuhan, perubahan teknologi, modal intelektual dan perubahan tidak pernah berakhir yang sedang dilakukan organisasi telah menyebabkan semakin pentingnya pengelolaan sumber daya manusia ( Devanna et al., 1981; Wright, 1998).

Landasan Teori

  Pengaruh motivasi kerja terhadap kreativitas dalam menciptakan keunggulan kompetitif
   Menurut Muogbo (2013), menguji dampak motivasi karyawan pada organisasi kinerja (studi tentang beberapa perusahaan yang dipilih di negara bagian Anambra) dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi karyawan dan tingkat kinerja organisasi.
   Michie, Oughton, dan Bennion (2002) mengidentifikasi bahwa motivasi yang lebih besar akan memiliki efek langsung dalam meningkatkan produktivitas melalui upaya yang lebih besar dan inovasi yang mungkin. Bagaimana perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan hasil yang diterima dari itu langsung mempengaruhi kinerja dan stabilitas organisasi. Misalnya, jika karyawan organisasi sangat termotivasi dan proaktif, mereka akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi serta melacak kinerja industri untuk mengatasi setiap tantangan potensial. 
  
 Pengaruh kerja lingkungan terhadap kreativitas dalam keunggulan kompetitif yang kompatitif
    Indrayanto dkk. (2014) menyajikan kerangka kerja konseptual untuk efek pribadi, sosial-organisasi dan faktor fisik pada kreativitas karyawan. Berdasarkan kerangka kerja ini instrumen untuk menganalisis sejauh mana lingkungan kerja meningkatkan kreativitas. Studi ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja dapat meningkatkan kreativitas karyawan dan bahwa alat-alat praktis dan solusi tersedia untuk mewujudkan kreativitas yang mendukung lingkungan kerja. Dengan berfokus pada lingkungan kerja untuk kreativitas karyawan, disiplin ergonomi dapat membantu organisasi untuk lebih baik menggunakan sumber daya internalnya (karyawan) untuk inovasi produk dan proses.
    Sulaiman et al., (2015) menguji baik prediktor fisik dan sosial dari dukungan yang dirasakan untuk kreativitas di tempat kerja dan pengaruhnya terhadap hasil pribadi dan organisasi. Hasil menunjukkan bahwa baik tingkat pencatatan distorsi lingkungan dan laporan diri dari iklim sosial secara signifikan terkait dengan persepsi karyawan tentang dukungan untuk kreativitas di tempat kerja. Selain itu, penghargaan karyawan atas dukungan untuk kreativitas di tempat kerja memediasi hubungan antara persepsi mereka tentang iklim sosial dan kepuasan kerja yang dilaporkan sendiri.
   
   Pengaruh kreativitas terhadap inovatif dalam menciptakan keunggulan kompetitif
     Pratama (2014) menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap inovasi Organisasi melalui kreativitas karyawan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kepuasan kerja dapat mempengaruhi terhadap inovasi organisasi secara langsung dan kreativitas dapat memediasi pengaruh kepuasan kerja terhadap inovasi organisasi.
    Hutahaean (2005) menguji kontribusi kreativitas individu dan iklim organisasi terhadap perilaku inovatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pemikiran kreatif akan meningkatkan ide atau ide terbaik yang akan menemukan atau menciptakan produk baru (kebaruan) yang sudah ada. Sertakan proses kerja baru yang timbul dan pada dasarnya digunakan untuk mempromosikan suatu organisasi. Oleh karena itu, itu menunjukkan adanya hubungan antara kreativitas individu dan iklim organisasi terhadap perilaku inovatif.
     Mulyana dan Sutapa (2014) menguji peningkatan kemampuan inovasi, keunggulan kompetitif dan kinerja melalui pendekatan helix-helix: Studi pada sektor industri kreatif industri. Hasilnya menunjukkan bahwa kreativitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan inovasi. Pelaku bisnis di industri kreatif memiliki kemampuan berpikir kreatif yang sederhana sehingga lebih mudah diterapkan dalam bentuk produk inovatif, pasar, teknologi dan layanan dengan tujuan adalah harapan konsumen.

Metode Penelitian
  Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bahwa data dalam bentuk angka dan analitis menggunakan pendekatan statistik. Menurut Sugiyono (2012), metode Kuantitatif disebut sebagai metode tradisional karena metode ini digunakan cukup lama sebagai metode untuk penelitian. Metode kuantitatif juga disebut sebagai metode positivistik, metode ilmiah, dan metode penemuan, karena metode kuantitatif didasarkan pada filsafat positivisme dan memiliki aturan ilmiah sebagai konkret atau emosional, obyektif, terukur, rasional, secara sistematis dan dapat menemukan atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru.

Populasi
  Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan di pekerja pariwisata Indonesia dan Cina. Sampling Indonesia berasal dari pekerja pariwisata Jawa Tengah; Sampling Cina berasal dari pekerja pariwisata Baoding. Ukuran sampel terdiri dari 368 responden yang terdiri dari 181 dari Indonesia dan 187 dari Cina.

Variabel
   Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah Skala Likert 5-point. Motivasi kerja berkembang dari George dan Jones (2012) yang merupakan arah perilaku yang terukur, tingkat upaya, dan tingkat ketekunan. Lingkungan kerja dikembangkan dari Sedarmayanti, (2001) dengan lingkungan kerja fisik dan non-fisik. Kreativitas yang bervariasi diadaptasi dari Munandar (2004) dengan dimensi proses indikator dan dimensi personal. Inovasi yang diadaptasi dari De Jong dan Den Hartog (2008) dengan indikator terdiri dari eksplorasi peluang, pembangkitan ide, pembinaan, dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM), peneliti menggunakan pendekatan partial least square (PLS) yang merupakan salah satu pendekatan metode metode persamaan struktural. Analisis pada PLS dilakukan dalam tiga tahap yaitu model analisis luar, model analisis dalam, dan pengujian hipotesis (Hussein, 2015).

Hasil Analisis
    Faktor pemuatan adalah pengaruh nilai antara skor konstruk dan skor indikator. Menurut Ghozali (2008) menyatakan bahwa indikator memiliki kewajiban ulang yang baik jika nilainya lebih besar dari 0,70 dan untuk load factor ing antara 0,50-0,60 masih dapat dipertahankan untuk model eksplorasi. Dalam penelitian ini akan mendapatkan derajat konvergen yang tinggi jika memiliki loading factor lebih besar dari 0,70 untuk setiap indikator variabel. Reliabilitas komposit dapat diuji dari nilai komposit yang dapat diandalkan, alpha Cronbach dan varians varian diekstraksi (AVE). Menurut Hair et al., (2011) untuk mendapatkan reliabel dari masing-masing konstruk harus memiliki nilai komposit yang dapat diandalkan> 0,70, Cronbach's alpha> 0,70, dan AVE> 0,50.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inovasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kreativitas pada individu memiliki kontribusi yang signifikan untuk menciptakan inovasi dalam kinerja individu dalam menciptakan keunggulan kompetitif dalam suatu organisasi. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hutahaean (2005) menyatakan bahwa kreativitas memiliki pengaruh signifikan terhadap inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa menurut nilai empiris menunjukkan bahwa sebagian besar subjek cenderung orang kreatif dan didukung oleh iklim organisasi yang benar-benar mendorong individu untuk menciptakan ide-ide kreatif dan mengimplementasikannya.

Kesimpulan
   Hubungan yang konsisten ditemukan untuk motivasi kerja terhadap kreativitas baik ekspektasi teoritis dan prediksi. Motivasi kerja memiliki efek positif dan pengaruh signifikan terhadap kreativitas dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Lingkungan kerja terhadap kreativitas memiliki hubungan konsistensi dengan teori dan penelitian sebelumnya. Lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kreativitas dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Kreativitas terhadap inovasi memiliki konsistensi hubungan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Kreativitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap inovasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif.
   Pemerintah harus meningkatkan motivasi kerja pada individu karena dapat memberikan umpan balik positif kepada organisasi seperti memberi mereka hadiah atau hadiah. Karyawan dapat mematuhi peraturan dalam suatu organisasi ketika mereka bekerja dengan ketangkasan di tempat kerja, itu akan memotivasi mereka untuk menemukan ide untuk memecahkan masalah. Ketika motivasi kerja kreativitas tinggi pada individu juga akan meningkat. Pemerintah harus mengembangkan lingkungan kerja fisik dan non-fisik seperti fasilitas dan infrastruktur untuk meningkatkan kreativitas dan membuat kehangatan masyarakat agar karyawan dapat berbagi ide mereka dengan mudah dengan bawahan atau supervisi mereka. Organisasi harus menerapkan ide-ide kreatif mereka dalam suatu organisasi karena akan membantu organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Keterbatasan penelitian ini adalah responden sibuk atau jam kerja panjang, bosan, dan kurang waktu ketika mereka mengisi kuesioner. Ada rekomendasi penelitian lebih lanjut dari penelitian ini sebagai berikut; Disarankan bahwa penelitian lebih lanjut harus menemukan karakteristik karakteristik pekerja dari kedua negara.

Kamis, 07 Juni 2018

Life Story - TUGAS SOFTSKILL


Nama = Nur Latifah Siregar
NPM = 25215190
Kelas = 3EB05
Matkul = Bahasa Inggris Bisnis 2 #
Dosen = Rose Diana

Story Of My Life


     My name is Nur Latifah Siregar. But everyone calls me with Latifah. And when I started school from kindergarten until now during college my friend called me with Latifah. I was born on september 11, 1997. I was born in Bogor at Tiaras Hospital. Until now I often pass and see the hospital. I live in cibinong. In my family, I was the first child of two siblings. I have a sister named rahmah. he is sometimes very curious with me, but sometimes he is good. But we often go everywhere together. She is now only in high school. He just graduated from his first high school this year. My father works at BPJS Employment. He has worked in the company since 22 years. and My mother is just a housewife.

     When I was 5 years old, I attended SDN Bedahan 1 cibinong, which is not far away from my house. During my 6 years of elementary school, I graduated and went to junior high school. I went to junior high school in PGRI 1 Cibinong Junior High School.) When I was a junior high school student, I always wake up at 4 am to study. Because I feel when I study in the morning faster remember the material. After 3 years in junior high school I finally graduated with satisfactory results. I am very happy with the results I get because I can go to my favorite high school. I went to SMAN 3 Depok. During high school I attend COSS eskul. Eskul is for students who will follow the Olympics and to enter coss must take the test first. I followed the futsal woman. At that time I was appointed as a goalkeeper by my coach. I entered social science majoring in high school. Why I majoring in social science? Yes because, I like accounting lessons and my family is an average accountant. After 3 years in high school I finally graduated with satisfactory results. At that time I am committed to continuing my studies to a higher level. Currently I am sitting in one of the universities, Gunadarma University, I have taken 6 semesters for now, and I really want to complete my studies as soon as possible. I majored in the Faculty of Economics with a major in accounting. And God willing I have one more year to finish my college. And I'm sure once I master accounting, I can get the best work. Why? Because I'm sure when people have been praying and trying harder to get their dreams, people can get it.

     I and my little sister have a same dream it is to make our parents happy and proud with us. Me and my family have a good relation. All of us very near one and the other. We often spend our holiday time. And my father have rule if he get holiday me and my sister can’t go anywhere, we just stay at home or go to somewhere together. Yes this is my life story. All about me. All about my education and my family. I'm just trying to enjoy my life. Enjoy with everything I do to make life look so easy and beautiful. Although real life is not easy for that.

Simple Present
1:  My name is Nur Latifah Siregar
2:  I was born in Bogor

Simple Present Perfect
1:  He has worked in the company since 22 years
2:  When I was a junior high school student, I always wake up at 4 am to study

Simple Past
1:  I was appointed as a goalkeeper by my coach
2:  After 3 years in high school I finally graduated

Simple Present Countinous
1:   I am committed to continuing my studies to a higher level
2:  I have taken 6 semesters for now

Jumat, 13 Oktober 2017

Contoh Surat "Transport"

1. Business letter in English

Kay Collection
Kemang Raya No.35 south Jakarta
Telp. (021) 14045



Your ref : NLS/CR
Our ref : RJ/M
11 September, 2016

Fahlina Swift
Dago Park View No.11
Bandung

For the attention : Mrs. Ros J
Kay Collection Manager


Dear Fahlina,
We want to make sure that the makeup package you ordered on 9th September has been packaged and ready to ship.

Goods will be sent as soon as possible, goods will be sent via JNE. Your receipt number is 00003128870. The order will arrive within 1 day and be charged for the transport fee of RP 50.000 (fifty thousand). delivery will be made on September 13th, and will arrive on you on the 14th of september. We will also send details of the order.

We appreciate this opportunity to serve you and I hope it has happened as expected.

Yours Faithfully



Nur Latifah Siregar
Customer Relation
Kay Collection



2. Explain about Transport Letter

   I think the letter of transport is a letter made with the intent and purpose for the buyer to know the cost of delivery of goods that have been ordered previously. In addition to the goods that have been ordered before is correct and has been packaged.

   Menurut saya surat transport yaitu surat yang dibuat dengan maksud dan tujuan agar pembeli mengetaui biaya pengiriman barang yang sudah dipesan sebelumnya. Selain itu untuk memastikan barang yang dipesan sebelumnya sudah benar dan telah dikemas.

3. Explain the importance of the letter
   The reason I created this Transport Letter is to provide an example of a notification letter for additional freight costs, to the readers. And in my opinion, Transport Letter is very useful for service companies to give a good impression to the customers in implementing a delivery of goods.

   Alasan saya membuat Surat Angkutan ini adalah memberikan contoh surat pemberitahuan untuk biaya pengiriman tambahan, kepada pembaca. Dan menurut saya, Surat Angkutan sangat berguna bagi perusahaan jasa untuk memberi kesan baik kepada pelanggan dalam menerapkan pengiriman barang.



Jumat, 19 Mei 2017

Kelompok 1 Pengertian Hukum Dan Hukum Ekonomi

Review Jurnal

Judul: Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia
Identitas penulis: Iza Fadri adalah Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional
Identitas jurnal: Jurnal Hukum No.03 VOL. 17 JULI 2010 : 430 – 455, membahas tentang kebijakan tindak pidana ekonomi di Indonesia serta menaggulangin masalah perekonomian yang masih dititik bertakan pada upaya kriminalitas.

Abstract
This research focuses on the eradication of economic crimes policy in Indonesia. This is a normative juridical research using statute approach and conceptual approach. Legal materials collected by literary study which is analyzed qualitatively. This research found that eradication of economic crime policy as public policy to solve economic crime is still focused on the effort of criminalization through legislation dan legal enforcement using criminal justice system, in which non-criminal justice sistem actors still do not perform well in eradication of economic crime through preventive action.
Key words : Criminal Policy, economics crime, and law enforcement
Abstrak
Penelitian ini difokuskan kepada persoalan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian masih dititik bertakan pada upaya kriminalisasi melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum melalui SPP, dan aktor-aktor non SPP belum diberdayakan secara maksimal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi melalui upaya pencegahan.
Kata kunci : Kebijakan kriminal, tindak pidana ekonomi dan penegakan hukum

Pendahuluan
       A.    Latar Belakang
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kegiatan memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup merupakan bagian penting dari upaya manusia mewujudkan kehidupan yang berkesejahteraan. Kenyataannya, upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang ada. Sejarah mencatat bahwa ribuan tahun lalu, 3 (tiga) kelompok masyarakat yang teridentifikasi sebagai Westia, Tropica, dan Egalia telah berusaha melakukan pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan masing-masing. Perbedaan kondisi geografis mengakibatkan ketiga kelompok masyarakat tersebut memiliki kelebihan dalam bidang tertentu dan kekurangan pada bidang lainnya. Pada komunitas Westia misalnya, dengan kondisi iklim yang ekstrim berakibat sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas baik dalam jumlah maupun jenisnya, namun keterbatasan tersebut justru mendorong masyarakatnya untuk lebih mandiri dan berusaha keras mencukupi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi pada komunitas Tropica yang memiliki sumber daya alam berlimpah namun kurang mampu mengelolanya sehingga sebagian masyarakatnya terpuruk dalam kemiskinan.
Pada era globalisasi saat ini, pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan manusia telah terbingkai dalam bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi seluruh kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang secara umum dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan utama yaitu, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, ditambah lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memicu timbulnya penyimpangan-penyimpangan dalam aktivitas perekonomian yang secara faktual menghadirkan berbagai bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Salah satu dampak globalisasi ekonomi yang rentan menimbulkan permasalahan hukum, misalnya adalah penyelenggaraan jasa transfer dana yang bersifat lintas negara (cross border), melibatkan berbagai mata uang dalam jumlah nominal dan volume yang besar serta bersifat kompleks. Umumnya permintaan transfer dana dilator belakangi dengan adanya suatu kegiatan antara pengirim dan penerima (underlying transaction), seperti jual beli, pembayaran angsuran, tagihan dan sebagainya, namun tidak jarang kegiatan transaksi tersebut dijadikan sebagai sarana menyembunyikan dana hasil kejahatan kedalam kegiatan normal dari bisnis.
Menghadapi era keterbukaan dalam bidang perekonomian yang dipengaruhi oleh kebebasan pasar yang telah memicu timbulnya berbagai bentuk kejahatan di bidang perekonomian, kiranya perlu dipikirkan perlindungan atas perekonomian di Indonesia. Ketika terjadi gejolak dalam perekonomian, sering orang berpendapat hal demikian adalah semata-mata kesalahan Pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang perekonomian. 5 Bahkan, para nasabah bank yang menjadi korban dilakukannya likuidasi beberapa bank, menganggap Pemerintah yang menjadi penyebabnya. Inipun dipergunakan oleh pimpinan bank bersangkutan untuk mencari kambing hitamnya.
Atas dasar pemikiran tersebut, selain diperlukan adanya kajian dari perspektif ekonomi tentang keadaan perekonomian berikut gejolaknya, tidak dapat dipungkiri bahwa bidang hukum harus ikut pula melakukan analisis yuridis terhadap perekonomian di Indonesia. Berkembangnya tindak pidana perekonomian, menuntut keberadaan kebijakan kriminal dari pemerintah untuk menciptakan kondisi atau situasi perekonomian yang akomodatif. Penegakan hukum pidana ekonomi pada hakekatnya merupakan pencampuran dua nilai, yaitu tujuan hukum pidana dan tujuan penciptaan kondisi perekonomian yang kondusif, untuk itu hukum pidana harus dapat menyeimbangkan dan menyerasikan kedua nilai tersebut serta sekaligus bertindak sebagai ultimum remedium.

B. Rumusan Masalah
1)      Bagaimanakah perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia?
2)      Bagaimanakah kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia?
3)      Aspek-aspek socio-legal apa saja yang perlu dipertimbangkan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam rangka pembaruan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia?
      C.    Batasan Masalah
1)      Untuk mengetahui perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia
2)      Untuk mengetahui kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia
3)      Untuk mengetahui aspek-aspek socio-legal yang perlu dipertimbangkan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam rangka pembaruan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia.

Metode Penelitian
       A.    Objek Penelitian
Penelitian yang memfokuskan kepada persoalan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia. Tindak pidana ekonomi secara konseptual mengalami perubahan dan perkembangan pemaknaan dari waktu ke waktu. Pada awal kemunculannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955. Dalam perkembangannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan masyarakat, baik dalam masyarakat yang sudah modern maupun yang sedang mengalami perkembangan ke arah modernisasi, karenanya kejahatan ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial.
    
     B.     Populasi
Tipologi dan Pendekatan Penelitian. Sebagai satu penelitian hukum, digunakan salah satu metode penelitian yang disebut dengan using available data hukum. Artinya, proses penelitian akan menelusuri data yang sudah tersedia dalam bentuk bahan hukum yang sudah pernah ditulis. Tipe penelitian hukum seperti ini sering disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian yang akan dilakukan adalah analisis terhadap kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).  
     
     C.    Sumber Data
Bahan Hukum. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti dapat menelusuri (explanatoris) konsep-konsep, aliran-aliran atau doktrin-doktrin hukum yang pernah ada dalam sejarah hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian dengan menggunakan available data, data yang akan dikaji tidak akan terbatas pada ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit dalam hukum tertulis saja tetapi juga konsep-konsep, aliran-aliran atau doktrin-doktrin hukum yang pernah ada dalam sejarah hukum. Data-data itu secara kategoris disebut sebagai data sekunder yang dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
     
     D.    Alat Penelitian
Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan. Dalam proses penelitian selanjutnya data (bahan hukum) akan dianalisis dan diinterpetasikan berdasarkan bentuk-bentuk interpretasi yang lazim dalam penelitian yang menggunakan available data. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui aspek yuridis dari permasalahan yang diteliti.
Pembahasan
      A.    Perkembangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin pesat. Perkembangan ini secara faktual tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi, karena kedua perkembangan ini saling mendukung satu sama lain. Jika dilihat dari aspek hukum, khususnya di bidang hukum pidana ekonomi, perkembangan teknologi dan perekonomian justru turut menentukan perkembangan kejahatan ekonomi itu sendiri.
Kejahatan, atau dalam bahasa Inggris disebut evil conduct, adalah perilaku jahat. Perilaku dalam Bahasa Inggris adalah conduct, perilaku tersebut dapat berupa melakukan suatu perbuatan yang di dalam Bahasa Inggris disebut act atau commission. Selain itu, perilaku dapat juga berupa tidak melakukan perbuatan apapun atau berdiam diri, yang di dalam bahasa Inggris disebut omission. Melakukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perilaku jahat apabila perilaku tersebut menurut norma yang berlaku di masyarakat dilarang untuk dilakukan. Sementara itu, perilaku yang berupa tidak melakukan perbuatan apapun atau berdiam diri merupakan perilaku jahat apabila menurut norma yang berlaku di masyarakat, perbuatan tersebut diwajibkan untuk dilakukan namun pada kenyataannya tidak dilakukan.
Kejahatan tidak selalu merupakan tindak pidana, kejahatan hanya merupakan tindak pidana ketika perilaku jahat (evil conduct) tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana (telah dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang pidana. Artinya, pelaku suatu kejahatan hanya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perilaku jahat tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang pidana. Meskipun suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Apabila perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan atau merugikan anggota masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh sanksi sosial dari mayarakat. Secara yuridis, hukum perdata juga telah memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, bila perilaku jahat (kejahatan) tersebut merugikan orang lain.
Tindak pidana ekonomi secara konseptual mengalami perubahan dan perkembangan pemaknaan dari waktu ke waktu. Pada awal kemunculannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955. Dalam perkembangannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan masyarakat, baik dalam masyarakat yang sudah modern maupun yang sedang mengalami perkembangan ke arah modernisasi, karenanya kejahatan ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Kejahatan yang bermotif ekonomi ini mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan di bidang perekonomian masyarakat dan keuangan negara yang sehat serta menimbulkan kerugian dalam skala besar.
Tindak pidana ekonomi apabila dilihat secara substantif pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap etika dan hukum. Bidang cakupan kedua disiplin tersebut sebenarnya saling jalin-menjalin dan tidak tumpang tindih. Hukum menemukan batas-batasnya dalam wujud potensi pemberdayaan pada tingkat praktis dan seberapa jauh fakta dapat diverifikasi. Karena itu, hukum hanya dapat diejawantahkan melalui proses hukum acara yang formal. Sementara etika (tertib moral) pada dasarnya merupakan infrastruktur hukum. Suatu negara yang mengkontraskan tertib hukum dengan etika sosial akan mengalami stagnasi karena hukum juga memerlukan landasan etika sosial. Oleh karena itu, banyak disaksikan ketentuan pidana merupakan prinsip-prinsip etis yang diangkat ke tataran sosial dengan dilandaskan pada norma-norma (moralitas).

     B.     Tindak Pidana Ekonomi Berawal dari Pelanggaran Etika Bisnis
Tindak pidana ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara professional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll), namun pelaksanaannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ekonomi membutuhkan keberadaan berbagai profesi, seperti pengusaha, buruh/karyawan, konsultan, distributor dan masih banyak lagi profesi terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan berbagai profesi dalam kegiatan ekonomi idealnya harus dilengkapi dengan suatu kode etik profesi yang dapat meluhurkan profesi tersebut.
Praktik bisnis di Indonesia dapat ditemukan komitmen pengusaha Indonesia dalam Anggaran Dasar KADIN yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN. Pada Anggaran Dasar tersebut, pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral dan lintassektoral, antarskala, daerah, nasional maupun internasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.
Selanjutnya menyadari kedudukannya sebagai wadah pengusaha Indonesia yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat dan masyarakat Indonesia, maka guna mewujudkan peran sertanya dalam mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib, KADIN menetapkan Etika Bisnis yang merupakan tuntunan moral dan pedoman perilaku bagi jajarannya dan anggota KADIN di dalam menghayati tugas dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut: 
1) Kegiatan usaha/bisnis memiliki harkat dan martabat terhormat yang senantiasa harus dipelihara dan dijaga. 
2) Senantiasa berikhtiar meningkatkan profesionalisme untuk meningkatan mutu dan kemampuan serta mengantisipasi perubahan lingkungan usaha. 
3) Berprinsip satu kata dengan perbuatan serta bersikap jujur dan dapat dipercaya. 
4) Membina hubungan usaha berlandaskan itikat baik, memenuhi ketentuan ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan. 
5) Memiliki kesadaran nasional yang tinggi dengan senantiasa melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat serta menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
6) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. 
7) Tidak melakukan praktik-praktik suap, yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap. 
8) Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan.

      C.    Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia.
Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahtreraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan public.
Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan, tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan publik. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan criminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya stakeholder dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta.
Selain sebagai sebuah proses kebijakan kolaboratif, governance juga merupakan sebuah upaya mendekatkan pengambil kebijakan dengan masyarakat berikut masalahnya. Sehingga salah satu agenda kelembagaan dalam governance adalah melakukan reorganisasi hingga ke level terbawah masyarakat negara. Seperti kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Prinsip desentralisasi sangat memungkinkan pengambilan kebijakan yang efektif karena pengambil kebijakan sangat dekat dengan level terbawah masyarakat berikut masalah-masalah yang mereka hadapi.
Dalam konteks kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian, praktek selama ini belum mengikutsertakan secara integral aktor-aktor non SPP. Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah kebijakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua adalah kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah tindak pidana terjadi. Ranah kebijakan kriminal kedua memang menjadi kewenangan penuh SPP. Hanya SPP yang dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana kepada pelaku kejahatan. Selain adanya aturan hukum formal yang mendasari kewenangan penuh tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam reaksi formal sangat berpotensi memunculkan anarki. Namun demikian, dalam kebijakan kriminal pencegahan tindak pidana ekonomi, lembaga-lembaga Negara dalam SPP tidak dapat lagi mendominasi. Aktor-aktor di masyarakat justru merupakan sumber daya yang menentukan efektivitas kebijakan. Aktor-aktor di masyarakatlah yang lebih mengetahui realitas tindak pidana ekonomi karena masalah tersebut merupakan bagian dari kehidupannya, meskipun kadang masyarakat kurang menyadari bahwa suatu perbuatan ekonomi tertentu sebenarnya merupakan tindak pidana ekonomi.
Oleh sebab itu, perlu dirumuskan suatu pendekatan untuk menentukan kategorisasi perbuatan-perbuatan apa di bidang perekonomian yang dapat diancam dengan pidana. Dengan perkataan lain kapankah hukum pidana dapat “masuk” dalam ketentuan di bidang perekonomian. Dalam hal ini, harus diketahui terlebih dahulu sifat dari hukum pidana. Perlu dipahami bahwa hukum pidana mempunyai sifat “derita”, oleh karena pidana merupakan suatu tindakan yang menyebabkan rasa derita bagi mereka yang dijatuhinya. Selain itu, harus ditentukan apakah hukum pidana masih dianggap sebagai “ultimum remedium”, ataukah harus digunakan sebagai “premum remedium”.

Daftar Pustaka
Bertens, K., Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
Campbell Black, Henry, Black Law Dictionary: 6th editions, Minnesotta, St. Paul, 1990.
H. Folsom, Ralph, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, International Business
Transactions A Problem-Oriented Coursebook Fourth Edition, West Group
Publishing, St. Paul Minn, 1999.
Hamzah, Andi, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1991.
Jefferson, Micchale, Criminal Law. 8th Edition; Pearson Education. 2007
J.L.K., Valerine, Autonomic Legislation Sebagai Sumber Formal Dalam Penelitian Hukum,
makalah disampaikan pada pidao pengukuhan jabatan Guru Besar Madya
Tetap Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
Loqman, Loebby, Kapita Selekta Tindak Pidana Di bidang Perekonomian, Datacom,
Jakarta, 2001.
M. Friedman, Lawrence, American Law an Introduction, W. W. Norton & Company
 New York, London, 2002.
Mahfud MD., Moh., Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
Moch Anwar, H.A.K, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1990.
Poernomo, Bambang, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum
Pidana, Bina Aksara, Jakarta 1984.
Purwanto, “Bentuk-bentuk Kejahatan Baru Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi”, Makalah pada seminar tentang White Collar Crime dan
Perkembangan IPTEK, BPHN, Jakarta, 1994.
Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta
Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia, Cetakan Ketiga, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2009.
Remmelink, Jan, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda
dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarata, 2003.
Remy Sjahdeini, Sutan, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan
Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
______, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
Said, Muhammad, Etika Masyarakat Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
Seno Adji, Indriyanto, Polri Antisipasi Perkembangan Kejahatan Modul Kuliah
Perkembangan Kejahatan, PTIK, Jakarta, 2003.
Suharto, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial,
ALFABETA, Bandung, 2005.
Sunaryati Hartono, C.F.G., Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,
Alumni, Bandung, 1991.

Weber, Max, On Law in Economy and Society, A Clarion Book, New York, 1954.

Sabtu, 03 Desember 2016

SS_TULISAN 2_EKONOMI KOPERASI

PENGALAMAN BERORGANISASI
          
      Organisasi adalah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, program kegiatan yang jelas, dan prosedur pergantian anggota. Organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama.
   Nah adapun pengertian Palang Merah Remaja atau PMR, PMR adalah suatu organisasi kepemudaan binaan dari Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah ataupun kelompok-kelompok masyarakat (sanggar, kelompok belajar, dll) dan bertujuan memberitahukan pengetahuan dasar kepada siswa sekolah dalam bidang yang berhubungan dengan kegiatan kemanusiaan.
   Untuk mendirikan atau menjadi anggota palang merah remaja disekolah, harus diadakan pendidikan dan pelatihan diklat untuk lebih mengenal apa itu sebenarnya PMR dan sejarahnya mengapa sampai ada di Indonesia, dan pada diklat ini para peserta juga mendapatkan sertifikat dari PMI. Dan baru dianggap resmi menjadi anggota palang merah apabila sudah mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh palang merah remaja di sekolah.
      Pada awalnya saya bergabung dengan organisasi PMR pengetahuan saya terhadap ilmu kesehatan masih belum begitu paham. Organisasi PMR ini mengajarkan saya banyak hal pengetahuan tentang kesehatan dan tata cara bagaimana menjaga kesehatan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Diselang waktu pulang sekolah organisasi ini memiliki jadwal untuk berkumpul yaitu hari jum'at disetiap minggunya, disaat berkumpul inilah kami diajarkan semua yang berhubungan dengan Palang Merah Remaja dan berbagai macam pengalaman dengan semua anggota PMR lainnya. 
   Bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, dengan masuk di organisasi ini kita dapat berkumpul, bersharing, hingga menambah teman dalam jangka waktu yang cukup. Maka semua anggota diberikan pengarahan agar dapat menolong orang dengan prinsip P3K yaitu arti dari pertolongan pertama pada kecelakaan, yang seluruh anggotanya harus bisa mempelajari dengan baik dan benar agar bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. PMR ini memiliki tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi yang disebut TRIBAKTI PMR, yaitu meningkatkan keterampilan hidup untuk hidup sehat berkarya dan berbakti kepada masyarakat.
   Dalam organisasi ini saya banyak belajar hal-hal bagaimana berbakti kepada anggota maupun masyarakat lain yang membutuhkan pertolongan. Bukan hanya ilmu yang saya terima namun saya diberi pengarahan sebagaimana cara bekerja sama yang baik dengan anggota agar mencapai tujuan yang baik.

SS_TUGAS 2_EKONOMI KOPERASI

Sejarah Perjalanan KSP Artha Mulia

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia ini terletak di kota Semarang yang didirikan pada tahun 2000. Koperasi ini dirintis dengan modal awal yaitu sebesar 10 juta rupiah dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang. Dengan modal awal 10 juta rupiah sekarang Koperasi Sukma Mulya sudah mempunyai aset berkisar ratusan juta rupiah. Koperasi Sukma Mulya ini awalnya bergerak pada bidang simpan pinjam. Di tahun 2007 Koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan dengan agenda penyampaian laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi masa bhakti 2004 – 2007 dan pemilihan pengurus koperasi yang baru.
Rapat Anggota Tahunan, memutuskan bahwa rapat menerima laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi masa bhakti 2004-2007. Pada rapat tersebut terpilihlah Agus Santosa. SE sebagai Ketua, Rokhyati di Sekretaris, Iria Wati. SE pada bendahara kemudian di Dewan Pengawan Praktiknya SH dan Saino. Anggota tersebut terpilih melalui pemungutan suara atau voting. Pengurus baru mulai bekerja pada tahun 2007 dengan langkah pertama memperluas bidang usaha koperasi yaitu tidak hanya bergerak pada sektor simpan pinjam tetapi mulai menjadi suplaiyer ATK dan kebutuhan kantor pengadaan barang yang nilainya di bawah 100 juta.

Hasil dari memperluas bidang usaha koperasi cukup signifikan dalam perolehan keuntungan bagi koperasi. Aset Koperasi Kusuma Mulya mencapai 140 juta rupiah pada triwulan I tahun 20013 karena adanya pengembangan bidang usaha. Koperasi ini tidak cepat puas, koperasi ini terus menggali bidang usaha yang akan dimasukin seperti sedang menyiapkan persyaratan menjadi kontraktor untuk lebih memperluas bidang usaha dalam mencapai kesejahteraan dan kesuksesan.
Untuk memajukan suatu usaha dengan pengembangan bidang usaha tentu saja memerlukan modal yang tidak sedikit. Dalam rangka menyiapakan rencana pengembangan usaha koperasi dari sisi permodalan, Koperasi Kusuma Mulya telah mengajukan proposal pinjaman kepada Unit PKBL PT KIW. Melihat perkembangan Koperasi Kusuma Mulya yang cukup sigmifikan dan untuk mendukung upaya koperasi dalam memajukan usahanya, maka Unit PKBL PT KIW telah merealisasikan pinjaman pada bulan Maret 2008. 
Berikut merupakan kunci keberhasilan atau kesuksesan pada Koperasi Sukma Mulya :

1. Koperasi ini memiliki rencana usaha yang bagus dimana mencakup mengenai visi, misi, tujuan budaya bisnis, strategi pengembangan, target-target jangka pendek dan menengah serta rencana keuangan yang baik.
2. Pembinaan kelembagaan dilakukan oleh koperasi sukma mulya agar para anggota menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kinerjanya melalui profesionalisasi
3. Koperasi sukma mulya ini memiliki standar operasi prosedur atau SOP yang baik.
4. Organisasi permodalan yang cukup juga merupakan kunci sukses koperasi ini meskipun dengan mengajukan pinjaman kepada Unit PKBL PT KIW tetapi para anggota yakin bahwa koperasi ini dapat mengembalikan pinjaman tersebut dengan keuntungan yang berlipat akibat perluasan bidang usaha.
5. Koperasi ini memiliki usaha didalamnya dan memantapkan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dalam tatanan perekonomian yang demokratis dan berkeadilan.

Visi :
Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Yang Sehat dan Terdepan Dalam Melayani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sehat artinya sebagai Koperasi yang bergerak dalam jasa keuangan, harus selalu sehat di bidang kelembagaan dan usaha sesuai dengan jati diri Koperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan Koperasi. Terdepan artinya Koperasi sebagai wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya dan menjadi gerakan ekonomi rakyat, harus bisa menjadi mitra yang selalu menjadi solusi yang tepat dan cepat bagi UMKM.
Misi :
Menjadi mitra usaha yang bisa menjadi solusi keuangan bagi UMKM dengan menjalankan prinsip-prinsip Koperasi yang sehat. Selalu melakukan peningkatan kualitas di bidang produk-produk layanan maupun di bidang operasional terutama SDM, sehingga Koperasi makin memiliki daya saing.

Budaya Kerja :
Dalam menjalankan usahanya KSP Artha Mulia bercermin pada kura-kura. Walaupun geraknya pelan namun hidupnya sarat dengan makna. Oleh karena itu, dalam mewujudkan cita-cita manejemen & visi nya, KSP Artha Mulia memakai Icon Kura-Kura yang menggunakan sepatu roda  dan topi baling-baling. Yang memiliki maksud bahwa ritme kecepatannya bisa dikendalikan. Apabila diperlukan kecepatan bisa melaju, apabila terlalu cepat kita bisa menguranginya.  













Kura-kura ini bernama FIKKO yang merupakan kependekan dari Nilai Budaya Kerja KSP Artha Mulia, yaitu : Fokus, Integritas, Kehati-hatian, Ketelitian dan Optimis.
  • FOKUS

     Kura-kura hanya fokus kepada hal-hal yang ingin dia kerjakan, dan dia akan memberikan perhatian penuh pada tujuannya itu.
  •  INTEGRITAS

         Di dalam cerita kelinci dan kura-kura, kura-kura tidak mau berlaku curang dengan mencari jalan pintas, dia jujur dan apa adanya untuk menjalani perlombaan lari dengan kelinci yang akhirnya menjadikannya sebagai pemenang. “Orang jujur pasti mujur”.
  • KEHATI-HATIAN.

         Sebagai binatang yang berhati-hati, kura-kura selalu mawas diri dalam menghadapi persaingan hidup agar kura-kura dapat survive, begitu pula dengan dunia bisnis, kebanyakan orang ingin cepat untuk mendapatkan hasil, meskipun terkadang hasil yang dicapai jauh dari harapan. Ada baiknya kita mengerem sedikit agar tujuan kita tercapai dengan baik, bukan tercapai dengan asal-asalan dan banyak masalah. “It’s better to lose one minute in your life than to lose your life in one minute” (Lebih baik kehilangan satu menit dalam hidupmu daripada kehilangan hidupmu dalam satu menit).
  • KETELITIAN.

     Dengan ketelitian,  kesabaran dan ketekunan yang dimilikinya kura-kura dapat mengalahkan kelinci; kura-kuralah yang  akhirnya menjadi pemenang.
  • OPTIMIS

      Kura-kura  penuh semangat berjalan untuk mencapai apa yang diinginkan, yang akhirnya berujung pada kesuksesan. Saat dunia seakan-akan tidak berpihak ke dirinya, kura-kura selalu survive, karena dia bisa berlindung di dalam tempurungnya yang kuat untuk menyelamatkan dirinya dan menyusun strategi untuk menjalani hidup selanjutnya.
        Kura-kura adalah guru yang baik, guru yang menghargai setiap waktu yang dia punyai dan menghargai setiap kesempatan dalam hidupnya- dengan focus, integritas yang tinggi, hati-hati, teliti,  dan optimis, KSP Artha Mulia akan selalu berhasil menghadapi kesulitan yang akhirnya mampu membawa dia menuju kemenangan.

Sumber:http://www.koperasiarthamulia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=55

Rabu, 19 Oktober 2016

SS_TULISAN 1_EKONOMI KOPERASI

TANGGUNG JAWAB

    Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab,mananggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. 
    Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
    Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.
    Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan mengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

JENIS-JENIS TANGGUNG JAWAB 

Tanggung jawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu : 
  • Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri 
    Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiapp orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusian mengenai dirinya sendiri. Contohnya: Rudi membaca sambil berjalan. Meskipun sebentar-bentar ia melihat ke jalan tetap juga ia lengah dan terperosok ke sebuah lubang. Ia harus beristirahat diruma beberapa hari. Konsekuensi tinggal dirumah beberapa hari merupakan tanggung jawab ia sendiri akan kelengahannya. 
  • Tanggung Jawab kepada Keluarga 

    Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Contohnya: Dalam sebuah keluarga biasanya memiliki peraturan-peraturan sendiri yang bersifat mendidik, suatu hal peraturan tersebut dilanggar oleh salah satu anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga (Ayah) berhak menegur atau bahkan memberi hukuman. Hukuman tersebut merupakan tanggung jawab terhadap perbuatannya. 

  • Tanggung Jawab terhadap Masyarakat 
    Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi denhan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Contohnya: Safi’i terlalu congkak dan sombong, ia mengejek dan menghina orang lain yang mungkin lebih sederhana dari pada dia. Karena ia termasuk dalam orang yang keya dikampungnya. Ia harus bertanggung jawab atas kelakuannya tersebut. Sebagai konsekuensi dari kelakuannya tersebut, Safi’i dijauhi oleh masyarakat sekitar. 
  • Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara 
    Suatu kenyataan lagi, bahwa setiiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertinggah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Contohnya: Dalam novel “Jalan Tak Ada Ujung” karya Muchtar Lubis, Guru Isa yang terkenal sebagai guru yang baik, terpaksa mencuri barang-barang milik sekolah demi rumah tangganya. Perbuatan guru Isa ini harus pula dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kali perbuatan itu diketahui ia harus berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. 
  • Tanggung Jawab Terhadap Allah Swt 
    Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya, manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap perintah Allah SWT. Sehingga tindakan atau perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah SWT yang dituangkan dalam kitab suci AlQur'an melalui agama islam. Pelanggaran dari hukuman-hukuman tersebut akan segera diperingati oleh Allah dan jika dengan peringatan yang keraspun manusia masih juga tidak menghiraukannya maka Allah akan melakukan kutukan. Contohnya: Seorang muslim yang taat kepada agamanya maka ia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah. Karena ia menghindari hukuman yang akan ia terima jika tidak taat pada ajaran agama. kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT, adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. Karena pada hakekatnya,kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karenanya, seorang mukmin senantiasa meyakini, apapun yang Allah berikan padanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah.

http://zaysscremeemo.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-tanggungjawab.html