Judul: Kebijakan Kriminal
Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia
Identitas penulis:
Iza
Fadri adalah Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional
Identitas jurnal: Jurnal Hukum No.03
VOL. 17 JULI 2010 : 430 – 455, membahas tentang kebijakan tindak pidana ekonomi
di Indonesia serta menaggulangin masalah perekonomian yang masih dititik
bertakan pada upaya kriminalitas.
Abstract
This research
focuses on the eradication of economic crimes policy in Indonesia. This is a
normative juridical research using statute approach and conceptual approach.
Legal materials collected by literary study which is analyzed qualitatively.
This research found that eradication of economic crime policy as public policy
to solve economic crime is still focused on the effort of criminalization
through legislation dan legal enforcement using criminal justice system, in
which non-criminal justice sistem actors still do not perform well in
eradication of economic crime through preventive action.
Key words :
Criminal Policy, economics crime, and law enforcement
Abstrak
Penelitian
ini difokuskan kepada persoalan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana
ekonomi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep
(conceptual approach). Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan
kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan
kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik
untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian masih dititik bertakan pada
upaya kriminalisasi melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum
melalui SPP, dan aktor-aktor non SPP belum diberdayakan secara maksimal dalam
penanggulangan tindak pidana ekonomi melalui upaya pencegahan.
Kata
kunci : Kebijakan kriminal, tindak pidana ekonomi dan penegakan hukum
Pendahuluan
A.
Latar Belakang
Dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, kegiatan memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup merupakan
bagian penting dari upaya manusia mewujudkan kehidupan yang berkesejahteraan.
Kenyataannya, upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup
terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang ada. Sejarah mencatat bahwa ribuan
tahun lalu, 3 (tiga) kelompok masyarakat yang teridentifikasi sebagai Westia,
Tropica, dan Egalia telah berusaha melakukan pertukaran komoditas untuk
mencukupi kebutuhan masing-masing. Perbedaan kondisi geografis mengakibatkan
ketiga kelompok masyarakat tersebut memiliki kelebihan dalam bidang tertentu
dan kekurangan pada bidang lainnya. Pada komunitas Westia misalnya, dengan
kondisi iklim yang ekstrim berakibat sumber daya alam yang tersedia sangat
terbatas baik dalam jumlah maupun jenisnya, namun keterbatasan tersebut justru
mendorong masyarakatnya untuk lebih mandiri dan berusaha keras mencukupi
kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi pada komunitas
Tropica yang memiliki sumber daya alam berlimpah namun kurang mampu
mengelolanya sehingga sebagian masyarakatnya terpuruk dalam kemiskinan.
Pada era globalisasi saat ini, pertukaran
komoditas untuk mencukupi kebutuhan manusia telah terbingkai dalam bentuk
kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi seluruh kegiatan manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidup, yang secara umum dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan
utama yaitu, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perkembangan
perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, ditambah lagi dengan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memicu timbulnya
penyimpangan-penyimpangan dalam aktivitas perekonomian yang secara faktual
menghadirkan berbagai bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap
hukum pidana. Salah satu dampak globalisasi ekonomi yang rentan menimbulkan
permasalahan hukum, misalnya adalah penyelenggaraan jasa transfer dana yang
bersifat lintas negara (cross border), melibatkan berbagai mata uang dalam
jumlah nominal dan volume yang besar serta bersifat kompleks. Umumnya
permintaan transfer dana dilator belakangi dengan adanya suatu kegiatan antara
pengirim dan penerima (underlying transaction), seperti jual beli, pembayaran
angsuran, tagihan dan sebagainya, namun tidak jarang kegiatan transaksi
tersebut dijadikan sebagai sarana menyembunyikan dana hasil kejahatan kedalam
kegiatan normal dari bisnis.
Menghadapi era
keterbukaan dalam bidang perekonomian yang dipengaruhi oleh kebebasan pasar
yang telah memicu timbulnya berbagai bentuk kejahatan di bidang perekonomian,
kiranya perlu dipikirkan perlindungan atas perekonomian di Indonesia. Ketika
terjadi gejolak dalam perekonomian, sering orang berpendapat hal demikian
adalah semata-mata kesalahan Pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang
perekonomian. 5 Bahkan, para nasabah bank yang menjadi korban dilakukannya
likuidasi beberapa bank, menganggap Pemerintah yang menjadi penyebabnya. Inipun
dipergunakan oleh pimpinan bank bersangkutan untuk mencari kambing hitamnya.
Atas dasar pemikiran
tersebut, selain diperlukan adanya kajian dari perspektif ekonomi tentang
keadaan perekonomian berikut gejolaknya, tidak dapat dipungkiri bahwa bidang
hukum harus ikut pula melakukan analisis yuridis terhadap perekonomian di
Indonesia. Berkembangnya tindak pidana perekonomian, menuntut keberadaan
kebijakan kriminal dari pemerintah untuk menciptakan kondisi atau situasi
perekonomian yang akomodatif. Penegakan hukum pidana ekonomi pada hakekatnya
merupakan pencampuran dua nilai, yaitu tujuan hukum pidana dan tujuan
penciptaan kondisi perekonomian yang kondusif, untuk itu hukum pidana harus
dapat menyeimbangkan dan menyerasikan kedua nilai tersebut serta sekaligus
bertindak sebagai ultimum remedium.
B. Rumusan Masalah
1)
Bagaimanakah
perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia?
2)
Bagaimanakah
kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia?
3)
Aspek-aspek
socio-legal apa saja yang perlu dipertimbangkan dan mendapat perhatian serius
dari pemerintah dalam rangka pembaruan kebijakan kriminal penanggulangan tindak
pidana ekonomi di Indonesia?
C. Batasan Masalah
1)
Untuk
mengetahui perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia
2)
Untuk
mengetahui kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia
3)
Untuk
mengetahui aspek-aspek socio-legal yang perlu dipertimbangkan dan mendapat
perhatian serius dari pemerintah dalam rangka pembaruan kebijakan kriminal
penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia.
Metode Penelitian
A.
Objek Penelitian
Penelitian yang memfokuskan kepada
persoalan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi di Indonesia.
Tindak pidana ekonomi secara konseptual mengalami perubahan dan perkembangan
pemaknaan dari waktu ke waktu. Pada awal kemunculannya, istilah tindak pidana
ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan
perbuatan-perbuatan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955. Dalam
perkembangannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran
yang merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan
masyarakat, baik dalam masyarakat yang sudah modern maupun yang sedang
mengalami perkembangan ke arah modernisasi, karenanya kejahatan ini sangat luas
dan dapat melampaui batas-batas teritorial.
B. Populasi
Tipologi dan Pendekatan Penelitian.
Sebagai satu penelitian hukum, digunakan salah satu metode penelitian yang
disebut dengan using available data hukum. Artinya, proses penelitian akan
menelusuri data yang sudah tersedia dalam bentuk bahan hukum yang sudah pernah
ditulis. Tipe penelitian hukum seperti ini sering disebut sebagai penelitian
yuridis normatif. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian yang akan
dilakukan adalah analisis terhadap kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana
ekonomi di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pelaksanaan kebijakan tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep
(conceptual approach).
C. Sumber Data
Bahan Hukum. Dalam penelitian yuridis
normatif, peneliti dapat menelusuri (explanatoris) konsep-konsep, aliran-aliran
atau doktrin-doktrin hukum yang pernah ada dalam sejarah hukum. Oleh karena
itu, dalam penelitian dengan menggunakan available data, data yang akan dikaji
tidak akan terbatas pada ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit dalam hukum
tertulis saja tetapi juga konsep-konsep, aliran-aliran atau doktrin-doktrin
hukum yang pernah ada dalam sejarah hukum. Data-data itu secara kategoris
disebut sebagai data sekunder yang dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk bahan
hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
D. Alat Penelitian
Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum. Bahan
hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan
perundang-undangan, dan artikel, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa
sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab
permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan. Dalam proses penelitian
selanjutnya data (bahan hukum) akan dianalisis dan diinterpetasikan berdasarkan
bentuk-bentuk interpretasi yang lazim dalam penelitian yang menggunakan
available data. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu
menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap
permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis
untuk mengetahui aspek yuridis dari permasalahan yang diteliti.
Pembahasan
A.
Perkembangan
Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi semakin hari semakin pesat. Perkembangan ini secara faktual tidak
bisa dipisahkan dari perkembangan ekonomi, karena kedua perkembangan ini saling
mendukung satu sama lain. Jika dilihat dari aspek hukum, khususnya di bidang
hukum pidana ekonomi, perkembangan teknologi dan perekonomian justru turut
menentukan perkembangan kejahatan ekonomi itu sendiri.
Kejahatan, atau dalam bahasa Inggris
disebut evil conduct, adalah perilaku jahat. Perilaku dalam Bahasa Inggris
adalah conduct, perilaku tersebut dapat berupa melakukan suatu perbuatan yang
di dalam Bahasa Inggris disebut act atau commission. Selain itu, perilaku dapat
juga berupa tidak melakukan perbuatan apapun atau berdiam diri, yang di dalam
bahasa Inggris disebut omission. Melakukan suatu perbuatan dapat dikategorikan
sebagai perilaku jahat apabila perilaku tersebut menurut norma yang berlaku di
masyarakat dilarang untuk dilakukan. Sementara itu, perilaku yang berupa tidak
melakukan perbuatan apapun atau berdiam diri merupakan perilaku jahat apabila
menurut norma yang berlaku di masyarakat, perbuatan tersebut diwajibkan untuk
dilakukan namun pada kenyataannya tidak dilakukan.
Kejahatan tidak selalu merupakan tindak
pidana, kejahatan hanya merupakan tindak pidana ketika perilaku jahat (evil conduct)
tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana (telah dikriminalisasi) oleh
suatu undang-undang pidana. Artinya, pelaku suatu kejahatan hanya dapat
dijatuhi sanksi pidana apabila perilaku jahat tersebut telah dinyatakan sebagai
tindak pidana oleh undang-undang pidana. Meskipun suatu kejahatan belum
dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi.
Apabila perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan atau merugikan
anggota masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh sanksi sosial dari
mayarakat. Secara yuridis, hukum perdata juga telah memberikan hak kepada pihak
yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, bila perilaku jahat (kejahatan)
tersebut merugikan orang lain.
Tindak pidana ekonomi secara konseptual mengalami
perubahan dan perkembangan pemaknaan dari waktu ke waktu. Pada awal
kemunculannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang
berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor
7 Drt. 1955. Dalam perkembangannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai
sebagai pelanggaran yang merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap
pembangunan masyarakat, baik dalam masyarakat yang sudah modern maupun yang
sedang mengalami perkembangan ke arah modernisasi, karenanya kejahatan ini
sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Kejahatan yang bermotif
ekonomi ini mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan di bidang perekonomian
masyarakat dan keuangan negara yang sehat serta menimbulkan kerugian dalam
skala besar.
Tindak pidana ekonomi apabila dilihat
secara substantif pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap
etika dan hukum. Bidang cakupan kedua disiplin tersebut sebenarnya saling
jalin-menjalin dan tidak tumpang tindih. Hukum menemukan batas-batasnya dalam
wujud potensi pemberdayaan pada tingkat praktis dan seberapa jauh fakta dapat
diverifikasi. Karena itu, hukum hanya dapat diejawantahkan melalui proses hukum
acara yang formal. Sementara etika (tertib moral) pada dasarnya merupakan
infrastruktur hukum. Suatu negara yang mengkontraskan tertib hukum dengan etika
sosial akan mengalami stagnasi karena hukum juga memerlukan landasan etika
sosial. Oleh karena itu, banyak disaksikan ketentuan pidana merupakan
prinsip-prinsip etis yang diangkat ke tataran sosial dengan dilandaskan pada
norma-norma (moralitas).
B. Tindak Pidana Ekonomi Berawal dari Pelanggaran Etika
Bisnis
Tindak pidana ekonomi pada dasarnya
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara professional
menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll),
namun pelaksanaannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Kegiatan ekonomi membutuhkan keberadaan berbagai profesi,
seperti pengusaha, buruh/karyawan, konsultan, distributor dan masih banyak lagi
profesi terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan berbagai profesi dalam
kegiatan ekonomi idealnya harus dilengkapi dengan suatu kode etik profesi yang
dapat meluhurkan profesi tersebut.
Praktik bisnis di Indonesia dapat
ditemukan komitmen pengusaha Indonesia dalam Anggaran Dasar KADIN yang tertuang
dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN. Pada Anggaran Dasar
tersebut, pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih,
transparan, dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan
mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral
dan lintassektoral, antarskala, daerah, nasional maupun internasional, dalam
rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan
kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut
serta melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.
Selanjutnya menyadari kedudukannya sebagai
wadah pengusaha Indonesia yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
rakyat dan masyarakat Indonesia, maka guna mewujudkan peran sertanya dalam
mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib, KADIN
menetapkan Etika Bisnis yang merupakan tuntunan moral dan pedoman perilaku bagi
jajarannya dan anggota KADIN di dalam menghayati tugas dan kewajiban
masing-masing, sebagai berikut:
1) Kegiatan usaha/bisnis memiliki harkat dan
martabat terhormat yang senantiasa harus dipelihara dan dijaga.
2) Senantiasa
berikhtiar meningkatkan profesionalisme untuk meningkatan mutu dan kemampuan
serta mengantisipasi perubahan lingkungan usaha.
3) Berprinsip satu kata dengan
perbuatan serta bersikap jujur dan dapat dipercaya.
4) Membina hubungan usaha
berlandaskan itikat baik, memenuhi ketentuan ketentuan yang diperjanjikan serta
menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan
berlandaskan keadilan.
5) Memiliki kesadaran nasional yang tinggi dengan
senantiasa melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat serta menaati
semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6) Menghindarkan diri dari
perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
7) Tidak melakukan praktik-praktik suap, yaitu tidak meminta, tidak menawarkan,
tidak menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap.
8) Menghormati
kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau tindakan
yang tidak etis dengan saling mengingatkan.
C. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana
Ekonomi di Indonesia.
Kebijakan kriminal
merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan
mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan
konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka
penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada
kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah
kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari
berbagai macam alternatif. Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan
pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat
(social defence) dan upaya mencapai kesejahtreraan masyarakat (social welfare).
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari
kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada
hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan public.
Kebijakan kriminal sebagai bentuk
kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan, tidak dapat lepas dari
perubahan wacana dalam proses kebijakan publik. Selama ini kebijakan kriminal
dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan
representasi dari negara. Selain itu, kebijakan criminal juga lebih dipahami
sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan
variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya
stakeholder dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan
kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan
kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil
dan kalangan swasta.
Selain sebagai sebuah proses kebijakan
kolaboratif, governance juga merupakan sebuah upaya mendekatkan pengambil
kebijakan dengan masyarakat berikut masalahnya. Sehingga salah satu agenda
kelembagaan dalam governance adalah melakukan reorganisasi hingga ke level
terbawah masyarakat negara. Seperti kebijakan desentralisasi dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah. Prinsip desentralisasi sangat memungkinkan
pengambilan kebijakan yang efektif karena pengambil kebijakan sangat dekat
dengan level terbawah masyarakat berikut masalah-masalah yang mereka hadapi.
Dalam konteks kebijakan kriminal
penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi
masalah kejahatan perekonomian, praktek selama ini belum mengikutsertakan
secara integral aktor-aktor non SPP. Kebijakan kriminal penanggulangan tindak
pidana ekonomi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah
kebijakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua adalah kebijakan
penegakan hukum (reaktif formal) setelah tindak pidana terjadi. Ranah kebijakan
kriminal kedua memang menjadi kewenangan penuh SPP. Hanya SPP yang dapat melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana kepada pelaku kejahatan. Selain
adanya aturan hukum formal yang mendasari kewenangan penuh tersebut,
keikutsertaan masyarakat dalam reaksi formal sangat berpotensi memunculkan
anarki. Namun demikian, dalam kebijakan kriminal pencegahan tindak pidana
ekonomi, lembaga-lembaga Negara dalam SPP tidak dapat lagi mendominasi.
Aktor-aktor di masyarakat justru merupakan sumber daya yang menentukan
efektivitas kebijakan. Aktor-aktor di masyarakatlah yang lebih mengetahui
realitas tindak pidana ekonomi karena masalah tersebut merupakan bagian dari
kehidupannya, meskipun kadang masyarakat kurang menyadari bahwa suatu perbuatan
ekonomi tertentu sebenarnya merupakan tindak pidana ekonomi.
Oleh sebab itu, perlu dirumuskan suatu
pendekatan untuk menentukan kategorisasi perbuatan-perbuatan apa di bidang
perekonomian yang dapat diancam dengan pidana. Dengan perkataan lain kapankah
hukum pidana dapat “masuk” dalam ketentuan di bidang perekonomian. Dalam hal
ini, harus diketahui terlebih dahulu sifat dari hukum pidana. Perlu dipahami
bahwa hukum pidana mempunyai sifat “derita”, oleh karena pidana merupakan suatu
tindakan yang menyebabkan rasa derita bagi mereka yang dijatuhinya. Selain itu,
harus ditentukan apakah hukum pidana masih dianggap sebagai “ultimum remedium”,
ataukah harus digunakan sebagai “premum remedium”.
Daftar
Pustaka
Bertens,
K., Etika, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2002.
Campbell
Black, Henry, Black Law Dictionary:
6th editions, Minnesotta, St. Paul, 1990.
H. Folsom, Ralph,
Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, International Business
Transactions
A Problem-Oriented Coursebook Fourth Edition, West Group
Publishing, St. Paul Minn, 1999.
Hamzah,
Andi, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga,
Jakarta, 1991.
Jefferson,
Micchale, Criminal Law. 8th Edition; Pearson Education. 2007
J.L.K.,
Valerine, Autonomic Legislation Sebagai
Sumber Formal Dalam Penelitian Hukum,
makalah disampaikan pada pidao pengukuhan
jabatan Guru Besar Madya
Tetap Universitas Indonesia, Jakarta,
1997.
Loqman,
Loebby, Kapita Selekta Tindak Pidana Di
bidang Perekonomian, Datacom,
Jakarta, 2001.
M.
Friedman, Lawrence, American Law an
Introduction, W. W. Norton & Company
New York, London, 2002.
Mahfud
MD., Moh., Politik Hukum di Indonesia,
Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
Moch
Anwar, H.A.K, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi,
Citra Aditya Bakti, Bandung,
1990.
Poernomo,
Bambang, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan
di Luar Kodifikasi Hukum
Pidana, Bina Aksara,
Jakarta 1984.
Purwanto,
“Bentuk-bentuk Kejahatan Baru Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi”, Makalah pada seminar
tentang White Collar Crime dan
Perkembangan IPTEK, BPHN, Jakarta, 1994.
Rahardjo,
Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial
Suatu Tinjauan Teoritis Serta
Pengalaman-Pengalaman
Di Indonesia,
Cetakan Ketiga, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2009.
Remmelink,
Jan, Hukum Pidana Komentar Atas
Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda
dan
Padanannya dalam KUHP Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarata, 2003.
Remy
Sjahdeini, Sutan, Seluk Beluk Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan
Terorisme, Pustaka Utama
Grafiti, Jakarta, 2007.
______, Kejahatan
& Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
Said,
Muhammad, Etika Masyarakat Indonesia,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
Seno
Adji, Indriyanto, Polri Antisipasi
Perkembangan Kejahatan Modul Kuliah
Perkembangan
Kejahatan,
PTIK, Jakarta, 2003.
Suharto,
Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis
Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial,
ALFABETA, Bandung, 2005.
Sunaryati
Hartono, C.F.G., Politik Hukum Menuju
Satu Sistem Hukum Nasional,
Alumni, Bandung, 1991.
Weber,
Max, On Law in Economy and Society, A
Clarion Book, New York, 1954.
